Eksenjambi.com

MUARO JAMBI – Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Aidi Hatta, menghadiri acara peresmian Museum Sriwijaya Dharmakirti yang bertempat di Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Muaro Jambi, Desa Danau Lamo, Kecamatan Maro Sebo, Jumat (31/7/2026). Peresmian museum tersebut dilakukan langsung oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc., sebagai bagian dari rangkaian kunjungan kerjanya di Provinsi Jambi. Prosesi peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Menteri Kebudayaan RI. Selain itu, dilaksanakan pula penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktorat Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan RI dengan Polda Jambi yang disaksikan secara langsung oleh Menbud Fadli Zon. Dalam sambutannya, Menbud Fadli Zon menyampaikan harapan besar agar Museum Sriwijaya Dharmakirti dapat memegang peran vital dalam pemajuan kebudayaan nasional. "Museum Sriwijaya Dharmakirti diharapkan dapat menjadi pusat pelestarian sejarah, ...

  MUARO JAMBI- Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Muaro Jambi melontarkan kritik keras terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna, Senin 27 Juli 2026, saat membacakan Pendapat Akhir terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 dan 4 Ranperda lainnya. Usman Halik, Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, menyoroti dua persoalan utama dalam pengelolaan keuangan daerah. " Tingginya SiLPA Rp94,6 Miliar adalah lampu kuning. Artinya serapan anggaran masih lemah dan kinerja OPD harus dievaluasi menyeluruh. Lebih parah lagi, hingga pertengahan 2026 realisasi belanja modal baru 2,86%. Ini terlalu lambat. Pemerintah harus segera tancap gas agar pembangunan tidak tertunda dan SiLPA tidak membengkak lagi," tegas Usman Halik. Menurut Fraksi PDI Perjuangan, realisasi Pendapatan Daerah 2025 memang bagus di angka Rp1,648 Triliun atau 99,77%. Namun realisasi Belanja Daerah hanya Rp1,575 Triliun atau 94,12%. Kesenjangan ini menunju...

  MUARO JAMBI– Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Muaro Jambi secara resmi menyatakan dukungannya terhadap rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muaro Jambi untuk mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp200 miliar. Dana tersebut direncanakan masuk dalam skema pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Ketua Fraksi PAN DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Robinson Sirait, S.M., menegaskan bahwa dukungan ini diberikan dengan pertimbangan matang demi kepentingan masyarakat luas, khususnya terkait pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar di wilayah Muaro Jambi. "Rencana pinjaman tersebut tentu sudah melalui kajian yang mendalam oleh Pemkab Muaro Jambi. Kami di Fraksi PAN memberikan dukungan penuh, sepanjang alokasinya jelas untuk kebutuhan infrastruktur yang berdampak langsung bagi masyarakat," ujar Robinson saat ditemui di Ruang Fraksi PAN, Kamis (16/7/2026). Rencana ini disampaikan Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno (BBS), saat memapark...

  MUARO JAMBI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi menggelar Rapat Kerja terkait jawaban eksekutif terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi Aidi Hatta, didampingi Wakil Ketua Wiranto, Jurjani dan Sekwan Edi Salam, 14/07/26. Turut hadir dalam rapat Wakil Bupati Muaro Jambi Junaidi Mahir,  para Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, serta tamu undangan lainnya. Rapat ini merupakan salah satu tahapan pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025. Dalam agenda tersebut, pihak eksekutif menyampaikan jawaban dan klarifikasi atas saran, masukan, serta catatan yang telah disampaikan oleh masing-masing Fraksi DPRD pada rapat sebelumnya. Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD menjadi penting sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pe...

MUARO JAMBI - DPRD Kabupaten Muaro Jambi menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Juru Bicara Fraksi PKS-Perindo, Ramadhan Mahir, menyampaikan bahwa penyampaian pertanggungjawaban APBD merupakan amanat konstitusi sekaligus bentuk akuntabilitas Pemerintah Daerah kepada DPRD dan masyarakat. Fraksi PKS-Perindo memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi yang telah menyampaikan Ranperda beserta laporan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan dokumen Ranperda, realisasi Pendapatan Daerah mencapai  Rp1,648 triliun, realisasi Belanja Daerah Rp1,575 triliun. Dari angka tersebut, Pemkab mencatat surplus Rp73,44 miliar dengan SiLPA Rp94,65 miliar. "Secara umum angka-angka ini menunjukkan pengelolaan fiskal daerah berjalan cukup baik," ujar Ramadhan Mahir. Namun Fraksi PKS-Perindo menegaskan, keberhasilan APBD tidak diukur dari besarnya surplu...

Dalam paripurna tersebut, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melalui juru bicaranya, Masito, memberikan sejumlah catatan kritis kepada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Mengawali pandangannya, Masito menyampaikan apresiasi atas penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 oleh Bupati. "Setelah mencermati penyampaian Bupati Muaro Jambi serta membaca dokumen-dokumen pendukung, Fraksi PPP memberikan beberapa catatan penting," ujar Masito, Senin (13/07/2026). Catatan pertama yang disorot PPP adalah soal Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fraksi PPP menilai realisasi PAD Muaro Jambi masih perlu digenjot lebih serius. "Kami mendorong Pemkab untuk serius menggenjot pajak daerah, retribusi, dan penguatan BUMD. Harus berpikir out of the box. Jangan jalan di tempat. Cari kiat baru bagaimana PAD bisa naik," tegas Masito. Menurutnya, ketergantungan pada dana transfer pusat harus mulai dikurangi dengan inovasi pendapatan daerah. Selanjutnya, PPP meminta realisasi belanja ...

  MUAROJAMBI– Wakil Ketua DPRD Muaro Jambi Wiranto dan Jurjani langsung bergerak ke Jakarta. Keduanya melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Dirjen LIP Kementerian Pertanian RI untuk mengawal aspirasi petani. Sasaran kunjungan jelas, usulan kelompok tani di Mudung. Petani Mudung minta dua hal mendesak ke pemerintah pusat. Pertama rehabilitasi sawah yang produktivitasnya menurun. Kedua bantuan irigasi perpompaan agar sawah tidak lagi kering saat musim kemarau. Wiranto dan Jurjani memaparkan kondisi nyata di lapangan ke Dirjen LIP. Sawah Mudung selama ini mengandalkan hujan. Kalau kemarau panjang, gagal panen jadi langganan. "Irigasi itu nyawa sawah. Tanpa air, rehab sawah percuma. Petani Mudung butuh kepastian air," tegas Wiranto. Alhamdulillah, langkah itu tidak sia-sia. Dirjen LIP Kementan merespons positif dan menyatakan siap membantu. Usulan rehab sawah serta pengadaan irigasi perpompaan untuk kelompok tani Mudung masuk daftar priorita...