MUARO JAMBI -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muaro Jambi menggelar Rapat Paripurna


Dalam paripurna tersebut, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melalui juru bicaranya, Masito, memberikan sejumlah catatan kritis kepada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.


Mengawali pandangannya, Masito menyampaikan apresiasi atas penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 oleh Bupati.


"Setelah mencermati penyampaian Bupati Muaro Jambi serta membaca dokumen-dokumen pendukung, Fraksi PPP memberikan beberapa catatan penting," ujar Masito, Senin (13/07/2026).




Catatan pertama yang disorot PPP adalah soal Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fraksi PPP menilai realisasi PAD Muaro Jambi masih perlu digenjot lebih serius.


"Kami mendorong Pemkab untuk serius menggenjot pajak daerah, retribusi, dan penguatan BUMD. Harus berpikir out of the box. Jangan jalan di tempat. Cari kiat baru bagaimana PAD bisa naik," tegas Masito.


Menurutnya, ketergantungan pada dana transfer pusat harus mulai dikurangi dengan inovasi pendapatan daerah.



Selanjutnya, PPP meminta realisasi belanja daerah benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat. Fraksi PPP mendorong Pemkab melakukan efisiensi pada belanja yang tidak produktif.


Anggaran tersebut, kata Masito, sebaiknya dialihkan ke sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan UMKM.


Tak hanya itu, PPP juga meminta Pemkab menjelaskan secara rinci penyebab terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).


"SiLPA jangan hanya jadi angka. Gunakan untuk program yang berdampak langsung kepada masyarakat pada tahun anggaran berikutnya," pintanya.


Di akhir pandangannya, Fraksi PPP mengapresiasi capaian Pemkab Muaro Jambi yang kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut.


"Namun keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur dari opini WTP. Yang lebih penting adalah, apakah APBD sudah meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau belum," kata Masito.


Ia juga meminta seluruh catatan dan rekomendasi dari BPK RI ditindaklanjuti secara tuntas agar tidak menjadi temuan berulang.


"Temuan yang sudah dikembalikan harus jadi pelajaran. Jangan sampai terulang di tahun berikutnya," tutupnya.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Fraksi Perindo Berikan Apresiasi Kepada Pemkab Atas Penyampaian Ranperda

Gambar
MUARO JAMBI - DPRD Kabupaten Muaro Jambi menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Juru Bicara Fraksi PKS-Perindo, Ramadhan Mahir, menyampaikan bahwa penyampaian pertanggungjawaban APBD merupakan amanat konstitusi sekaligus bentuk akuntabilitas Pemerintah Daerah kepada DPRD dan masyarakat. Fraksi PKS-Perindo memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi yang telah menyampaikan Ranperda beserta laporan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan dokumen Ranperda, realisasi Pendapatan Daerah mencapai  Rp1,648 triliun, realisasi Belanja Daerah Rp1,575 triliun. Dari angka tersebut, Pemkab mencatat surplus Rp73,44 miliar dengan SiLPA Rp94,65 miliar. "Secara umum angka-angka ini menunjukkan pengelolaan fiskal daerah berjalan cukup baik," ujar Ramadhan Mahir. Namun Fraksi PKS-Perindo menegaskan, keberhasilan APBD tidak diukur dari besarnya surplu...
Baca selengkapnya

Ketua DPRD Aidi Hatta Sambuat Baik Peresmian Jembatan Merah Putih Presisi

Gambar
MUAROJAMBI -Kehadiran Jembatan Merah Putih Presisi di Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, membawa angin segar bagi ribuan masyarakat. Menurut Aidi, pembangunan infrastruktur tidak semata-mata dilihat dari bentuk fisiknya, tetapi dari seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat setelah infrastruktur tersebut dibangun. “Kami tentu menyambut baik peresmian Jembatan Merah Putih Presisi ini. Yang paling penting bagi kami di DPRD adalah bagaimana pembangunan ini benar-benar memberikan manfaat dan memudahkan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari,” ujar Aidi Hatta. Jembatan tersebut memiliki panjang 90 meter dengan lebar 2 meter. Kehadirannya mampu memangkas jarak perjalanan masyarakat hingga 2 kilometer dan menghemat waktu tempuh sekitar 25 menit. Bagi masyarakat Desa Raden Betung dan Desa Sebrang Betung, kondisi tersebut menjadi perubahan yang cukup berarti. Akses yang lebih singkat diharapkan dapat memperlancar berbagai aktivitas, mulai dari kegiatan ekonomi, pendidik...
Baca selengkapnya

Purn Tugas Ucok Lubis Dapat Apresiasi Penuh Dari Ketua Fraksi PAN DPRD

Gambar
SENGETI - Ketua Fraksi PAN DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Robinson Sirait, menyampaikan ucapan selamat purna tugas kepada Ucok Lubis yang telah mengakhiri masa tugasnya sebagai Kepala Pelaksana - Kalaksa BPBD Kabupaten Muaro Jambi. Ucapan tersebut disampaikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan pengabdian Ucok Lubis selama puluhan tahun mengabdi sebagai Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Muaro Jambi. "Atas nama Fraksi PAN DPRD Muaro Jambi, kami mengucapkan selamat purna tugas kepada Bapak Ucok Lubis. Terima kasih atas dedikasi dan pengabdiannya, khususnya selama memimpin BPBD dalam penanganan kebencanaan di daerah kita," ujar Robinson Sirait, Selasa 01/09/26. Diketahui, sebelum menjabat sebagai Kalaksa BPBD, Ucok Lubis juga pernah mengemban amanah sebagai Kepala Dinas Perikanan dan Kepala Dinas Hortikultura Kabupaten Muaro Jambi. Robinson menilai, pengalaman panjang tersebut menjadi bukti komitmen Ucok Lubis dalam membangun dan melayani masyarakat Muaro Jambi di berbagai ...
Baca selengkapnya