Forum Kades Adukan Krisis Anggaran ke DPRD Muaro Jambi, BKBK Belum Cair Hingga September
MUARO JAMBI — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muaro Jambi menyambut baik kedatangan jajaran pengurus dan anggota Forum Kepala Desa se-Kabupaten Muaro Jambi dalam agenda audiensi di Ruang Rapat Gabungan Sekretariat DPRD, Selasa (1/9/2026).
Pertemuan digelar untuk merespons keresahan para kepala desa terkait krisis anggaran yang melanda pemerintahan desa.
Krisis bermula dari penyesuaian kebijakan pemangkasan Dana Desa oleh Pemerintah Pusat yang dinilai memperberat beban operasional desa.
Situasi semakin diperparah tak kunjung cairnya Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) dari Pemerintah Provinsi Jambi hingga September 2026. Akibatnya, banyak desa kewalahan memenuhi kebutuhan administrasi harian hingga tersendatnya pembayaran penghasilan tetap (siltap) perangkat desa.
Merespons keluhan tersebut, Anggota DPRD Muaro Jambi Dapil 3 Fraksi Nasdem, Datuk Ambo Tuo, http://S.Ag, menekankan pentingnya pendampingan teknis. Ia menyoroti perlunya peningkatan kinerja Pendamping Desa dan Pendamping Desa Tenaga Teknis dalam membantu kepala desa dan perangkat saat menyusun postur anggaran.
Senada, Anggota DPRD Dapil 2 Fraksi Nasdem, Datuk Bastomi, http://S.Pd.I, mengimbau agar pemerintah desa merencanakan anggaran operasional tidak bergantung sepenuhnya pada sumber dana yang kurang pasti. Ia mencontohkan dana BKBK yang tersendat sebagai pelajaran agar desa memiliki skema kerja yang lebih mandiri dan adaptif.
Dari pihak eksekutif, Asisten I Setda Muaro Jambi Afif Udin, SKM., MKM turut memberikan tanggapan. Ia memaparkan gambaran alokasi 10 persen Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam APBD Kabupaten Muaro Jambi.
Audiensi diharapkan menjadi langkah awal sinkronisasi antara legislatif, eksekutif, dan pemerintah desa agar roda pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat desa kembali optimal.

Komentar
Posting Komentar